Surat Laporan Polisi Penipuan Online

Jenis-Jenis Penipuan Online

Beberapa jenis penipuan online yang umum terjadi, seperti phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering. Memahami modus operandi ini akan membantu kita menjadi lebih waspada dalam menjelajahi dunia maya.

Definisi Penipuan Online

Penipuan online merujuk pada berbagai tindakan manipulatif yang dilakukan secara daring dengan tujuan memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya. Pelaku penipuan menggunakan berbagai cara, modus, dan medium untuk memperdaya korbannya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri penipuan online agar dapat menghindarinya.

Cara Mencegah Terjadinya Penipuan Online

Setelah mengetahui cara melaporkan penipuan online, berikut adalah beberapa langkah preventif untuk menjaga diri kita dari ancaman penipuan.

Dengan memahami langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan keamanan finansial dan mengurangi risiko menjadi korban penipuan online. Semoga tips ini bermanfaat ya, terimakasih.

Please follow and like us:

Melaporkan ke Bank Terkait

Salah satu langkah pertama dalam melaporkan penipuan online dengan menghubungi instansi perbankan terkait. Jika kita telah menjadi korban, disarankan segera mengambil tindakan dengan menghubungi pihak bank yang bersangkutan untuk mencegah penipu melakukan transaksi atau mengakses lebih banyak data rekening.

Langkah awal ini diharapkan dapat memicu respons cepat dari pihak bank untuk segera memblokir akses ke rekening kita. Tindakan tersebut bertujuan agar dana yang tersimpan dalam rekening tetap aman dan terlindungi dari upaya penipuan yang dapat merugikan kita sebagai korban.

Cek Rekening merupakan situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertindak sebagai portal untuk mengumpulkan database rekening bank yang diduga terlibat dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk melaporkan rekening pelaku penipuan online.

Layanan resmi aspirasi dan pengaduan online untuk rakyat, lapor.go.id, menyediakan cara yang jelas untuk melaporkan penipuan secara online kepada instansi pemerintah terkait.

Aduan Nomor Kominfo merupakan situs resmi yang berfungsi sebagai wadah untuk menerima keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan nomor seluler dalam tindak penipuan. Untuk melaporkan, lakukan langkah-langkah berikut.

Layanan pengaduan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk penipuan online berkedok konten di media sosial, aduankonten.id, menyajikan langkah-langkah yang jelas untuk melaporkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menemukan modus baru penipuan dengan menggunakan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan laporan polisi palsu di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora Komisaris Putra Pratama mengatakan, pelaku menggunakan cara itu untuk menakut-nakuti korban dan berujung pada permintaan sejumlah uang.

Putra mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan modus seperti itu. “Warga dapat mengecek langsung kebenaran dari penipuan sejenis seperti ini dengan datang ke kantor kepolisian terdekat atau bisa hubungi call center Polri 110,” ujarnya saat dihubungi, Jumat, 10 November 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pelaku dalam kasus ini adalah NU alias Nur, 30 tahun, seorang karyawan swasta. Dia melakukan aksi penipuan ini sejak pertengahan September 2023.

Warga Tambora ini menjaring korbannya melalui media sosial Facebook. Berbekal data pribadi dan foto korban, dia langsung membuat surat DPO dan laporan polisi palsu menggunakan ponselnya.

“Format yang diambil dari Google lalu diedit sesuai kehendaknya dengan format yang didapatkan dari Google, seperti kop surat, logo Tribrata dan memasukkan nama target di dalam DPO dan laporan polisi yang pelaku buat,” kata Putra Pratama.

Sejauh ini sudah ada sembilan orang korban yang diteror menggunakan surat palsu tersebut. Dua orang sampai memberikan uang lantaran terus diancam dan tidak mau repot berurusan dengan polisi.

Korban yang memberikan uang adalah Agung Permana sebanyak Rp500 ribu dan Endang Sopiyan sebesar Rp 1,5 juta. Pelaku memberitahu jika mereka sedang dicari polisi atas kasus narkoba.

“Pelaku juga menunjukkan lembar DPO ke teman-teman korban dan menunjukkan juga ke ayahnya,” tuturnya.

Sebelum memberikan uang, kata Putra, Nur menawarkan jasa bisa menghapus data DPO dan merubah laporan polisi melalui seorang polisi yang dikenal. Tapi faktanya, Nur hanya beraksi sendiri dalam modus penipuan ini.

Setelah menerima uang, Nur membuat surat permohonan perubahan laporan polisi. Kemudian surat itu ditunjukkan pada korban bahwa data buron sudah dihapus.

Polisi telah menangkap pelaku pada Jumat, 3 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sawah Lio II Dalam, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

“Polsek Tambora membawa pelaku untuk dimintai keterangan dan pelaku mengakui telah membuat dokumen berupa laporan polisi, DPO palsu, dan surat permohonan pencabutan LP palsu,” ucap Putra.

Pelaku dijerat Pasal 372 dan Pasal 378 juncto Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fazer o download agora mesmo

Surat Laporan Pencemaran Nama Baik

74%74% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat

26%26% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

92%92% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat

8%8% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

Jl. Sudirman No.4, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam,

Dalam dunia yang terhubung secara digital, penipuan online bukan lagi fenomena langka. Para penjahat siber terus mencari cara untuk memanfaatkan kecemasan dan kurangnya kehati-hatian kita. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami cara melaporkan penipuan online dan melindungi diri dari risiko keuangan yang mungkin timbul.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Selain cara-cara diatas, kita juga dapat melaporkan penipuan online melalui OJK.

Ini merupakan panduan umun cara melaporkan penipuan online ke kepolisian.

Dasar Hukum Penipuan Online

Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru adalah dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online. Kedua pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelaku penipuan.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016.